KUA Mayangan - Setiap tanggal 18 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Konstitusi Republik Indonesia, tepat sehari setelah perayaan Kemerdekaan. Peringatan ini mengacu pada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tahun 1945, yang menjadikannya sebagai momen refleksi atas dasar hukum tertinggi negara. Selain sebagai pengingat sejarah, peringatan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk mengukur sejauh mana aturan dan nilai-nilai keadilan telah dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
Makna refleksi Hari Konstitusi mencakup tiga hal utama, yaitu menjaga batas kekuasaan agar tidak absolut dan tetap berada dalam koridor hukum, melindungi hak-hak warga negara secara adil, serta memastikan bahwa isi UUD 1945 benar-benar hidup dalam kebijakan sehari-hari, bukan sekadar dokumen tertulis. Peringatan ini menjadi pengingat bagi penyelenggara negara untuk senantiasa menjalankan amanat konstitusi, sekaligus menilai apakah hak asasi dan kewajiban setiap warga negara telah terpenuhi dengan seimbang.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan konstitusi yang perlu diatasi, seperti ketimpangan penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, demokrasi yang masih terjebak dalam formalitas prosedur dibandingkan partisipasi substantif, serta rendahnya kepatuhan elite politik dalam menempatkan konstitusi di atas kepentingan golongan. Karena itu, peringatan Hari Konstitusi diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak, terutama para pemimpin, untuk memperkuat komitmen dalam menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan cita-cita bernegara yang berkeadilan. (Hmd)
