Informasi Berkala

Masyarakat dapat mengunjungi kantor secara langsung, menghubungi kontak resmi, atau menemukan lokasi melalui peta digital berikut.

Visi Kementerian Agama: "Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut dijabarkan ke dalam serangkaian misi yang menjadi dasar penyelenggaraan urusan agama di Kota Probolinggo.

Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama di wilayah Kota Probolinggo, meliputi bimbingan masyarakat beragama, pendidikan agama dan keagamaan (madrasah, diniyah, dan pesantren), pelayanan keagamaan (nikah, haji, dan umrah), ketahanan akidah, serta jaminan perlindungan umat beragama.

Berawal sebagai Departemen Agama Kota Madya Probolinggo yang masih menyatu dengan Departemen Agama Kabupaten Probolinggo, kantor mengalami pemekaran wilayah pada tahun 1981, berubah nama menjadi Kementerian Agama pada tahun 2010, hingga berlokasi di kantor sendiri di Jl. Mastrip No 323 yang diresmikan pada 6 Januari 1986.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang rukun melalui harmonisasi kerukunan umat beragama, maslahat melalui pelayanan keagamaan yang bermanfaat dan mudah diakses, serta cerdas melalui peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas.

Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo terdiri atas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pesantren, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Beragama, serta Kepala Seksi Pelayanan Keagamaan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat rincian kegiatan dan anggaran satu tahun anggaran yang diturunkan dari Rencana Strategis Kementerian Agama.

Rencana Strategis (Renstra) memuat arah, prioritas, dan sasaran pembangunan di bidang agama untuk satu periode perencanaan lima tahun, sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Perjanjian Kinerja memuat target kinerja yang disepakati antara pimpinan dengan unit kerja dan pejabat sebagai dasar pelaksanaan, pengukuran, dan pertanggungjawaban kinerja setiap tahun.

DIPA memuat daftar isian pelaksanaan anggaran berupa rincian program, kegiatan, dan belanja yang ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam satu tahun.

Informasi realisasi atau penggunaan/serapan anggaran disajikan secara berkala sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan negara.

Pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan menyampaikan LHKPN secara elektronik melalui sistem e-LHKPN KPK, dan laporan tersebut dapat diakses publik melalui portal resmi berikut.

Laporan Keuangan memuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan Kinerja memuat capaian kinerja program dan kegiatan yang diukur terhadap target pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

Laporan Barang Milik Negara memuat data pengadaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban aset milik negara yang dikelola kantor.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik melalui SPAN Lapor! (Sistem Pengelolaan dan Administrasi Aduan Masyarakat). Pengaduan yang masuk melalui kanal resmi akan diteruskan kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan dapat dipantau prosesnya oleh pelapor.

SPKP mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan kantor. Hasil survei menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pelayanan.

Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditindaklanjuti dan diselesaikan dipublikasikan secara berkala sebagai bagian dari transparansi pengelolaan sumber daya manusia.

Informasi seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diumumkan hanya melalui kanal resmi berikut. Kementerian Agama tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun dalam proses seleksi — waspadai penipuan yang mengatasnamakan panitia.