KUA Mayangan - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi merumuskan dan memetakan sembilan sumber utama konflik sosial yang berdimensi keagamaan. Pemetaan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 332 Tahun 2023 ini menjadi dasar penting bagi sistem peringatan dini (Early Warning System) guna mencegah eskalasi ketegangan di masyarakat, terutama di tengah maraknya provokasi di ruang digital .
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag menegaskan bahwa regulasi ini lahir sebagai respons atas dinamika kerukunan yang terus berkembang. Berdasarkan identifikasi tersebut, konflik dapat dipicu oleh berbagai isu, mulai dari pendirian rumah ibadah, properti keagamaan, penyiaran agama, ritual dan perayaan hari keagamaan, hingga paham, sikap, dan perilaku keberagamaan . Tak hanya itu, bantuan keagamaan, perkawinan beda agama, hingga perpindahan agama juga masuk dalam kategori kerawanan yang memicu konflik horizontal.
Ancaman terbesar saat ini justru datang dari ranah digital. Kemenag mencatat adanya fenomena "Segitiga Konflik Diskursif" yang terdiri dari ujaran kebencian (hate speech), misinformasi, dan disinformasi yang dibalut dengan sentimen keagamaan. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, menyebut ketiga elemen ini sebagai "mesin percepatan konflik" yang mampu mengubah sengketa kecil menjadi krisis besar dalam hitungan jam, terutama ketika bertemu dengan kerentanan emosi masyarakat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenag tidak hanya menyusun regulasi, tetapi juga membentuk tim pencegahan konflik hingga tingkat kecamatan dan melatih para penyuluh serta penghulu KUA sebagai first responders (penanggap pertama). Mereka dibekali dengan aplikasi deteksi dini bernama Si-Rukun (Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun) adalah aplikasi berbasis website yang diluncurkan oleh Kementerian Agama RI melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Sistem ini berfungsi sebagai Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi, memetakan, dan mencegah potensi konflik sosial berdimensi keagamaan di masyarakat secara cepat dan akurat.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat toleransi intraumat dan perilaku prososial lintas-paham yang dinilai sebagai faktor paling efektif dalam meredam potensi konflik keagamaan di Indonesia.
