Kota Probolinggo (Humas Kemenag) – Dalam upaya memperkuat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai demokrasi di lingkungan pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo menggelar kegiatan Sosialisasi Demokrasi pada Senin (27/4/2026), bertempat di Aula Kantor Kemenag Kota Probolinggo. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta (MAN/S) se-Kota Probolinggo.
Acara berlangsung dengan tertib dan interaktif, dipandu oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Probolinggo, Muhammad Zainullah, selaku moderator. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman Fitianta, yang menyampaikan berbagai materi strategis terkait penguatan demokrasi, khususnya di kalangan pelajar dan tenaga pendidik.
Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara Bawaslu dan Kementerian Agama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, terutama pada fase non-tahapan pemilu. Dalam pemaparannya, Putut menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga guna memperkuat konsolidasi demokrasi, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai forum diskusi bersama tokoh masyarakat dan stakeholder terkait.
Ia juga menyoroti evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang masih memiliki sejumlah kekurangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ke depan penyelenggaraan pemilu akan dibagi menjadi dua skema, yakni Pemilu Nasional pada tahun 2029 dan Pemilu Lokal pada tahun 2031. Untuk itu, Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk dunia pendidikan, untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi yang akan diteruskan kepada DPR RI.
Salah satu program strategis yang dipaparkan adalah pembentukan Kader Demokrasi di kalangan pelajar. Program ini melibatkan siswa SMA/SMK serta Madrasah, baik negeri maupun swasta, sebagai upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Probolinggo, KPU, dan Bawaslu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota. Saat ini, Ketua Kader Demokrasi dijabat oleh siswa MAN 2 Kota Probolinggo, Beryl.
Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya belum meratanya keterwakilan pengurus kader demokrasi di setiap satuan pendidikan. Hal ini menjadi perhatian bersama agar ke depan program dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Selain itu, Bawaslu juga merencanakan kegiatan sosialisasi khusus bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang dijadwalkan pada Selasa (28/4/2026). Pihak madrasah diminta untuk segera mengonfirmasi serta mengirimkan nama-nama guru yang akan mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam penguatan materi, nantinya akan disampaikan delapan materi utama kepada siswa dengan melibatkan unsur Forkopimda dan stakeholder terkait. Diharapkan, forum tersebut dapat berjalan efektif sehingga nilai-nilai demokrasi dapat dipahami dan diimplementasikan secara baik oleh generasi muda.
Putut juga menyampaikan harapannya agar para siswa yang tergabung dalam Kader Demokrasi dan telah memiliki sertifikat dapat memperoleh peluang untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga guru dan kepala madrasah sebagai aktor penting dalam pendidikan politik yang sehat dan berintegritas.
Lebih lanjut, Bawaslu membuka peluang kolaborasi dengan pihak madrasah untuk menggelar forum diskusi bersama guru terkait nilai-nilai demokrasi. Program serupa sebelumnya telah berjalan di tingkat kelurahan di Kota Probolinggo, dan diharapkan dapat diperluas ke lingkungan pendidikan sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.
Keterlibatan pelajar dinilai sangat strategis, mengingat generasi Z dan milenial diperkirakan akan mendominasi sekitar 60 persen dari total pemilih. Oleh karena itu, pembinaan sejak dini, khususnya bagi siswa kelas X dan XI, menjadi langkah penting dalam mencetak pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kota Probolinggo. (RiefHumas).
